Pelayanan Pengelolaan Barang Milik Daerah - BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DENPASAR

Terkait dengan pelayanan ini memiliki beberapa komponen yang bisa dikategorikan termasuk dalam pelayanan pemindahtanganan barang milik daerah,
komponen tersebut terdiri dari sebagai berikut:

PELAYANAN KONSULTASI PENYUSUNAN PEMBUKUAN BARANG MILIK DAERAH

A. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)
NOMOR	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Barang Milik Daerah adalah semua barang yang diperoleh atas Beban APBD dan barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Perangkat Daerah melakukan pencatatan BMD yang diperoleh dari Beban APBD pada sistem Aplikasi Simda Perangkat Daerah mengajukan pencatatan atas barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah Perangkat Daerah mengajukan permohonan mutasi, reklasifikasi, koreksi pencatatan dan lainnya
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Perangkat Daerah mengajukan Surat permohonan rekomendasi Belanja Modal Perangkat Daerah mengajukan Surat Permohonan pencatatan barang, mutasi barang, reklasifikasi barang, koreksi pencatatan dan lainnya Admin Simda melalukan verifikasi data pencatatan belanja modal untuk dikeluarkan rekomendasi belanja modal Petugas Administrasi BMD melakukan verifikasi berdasarkan Permohonan mutasi barang, reklasifikasi barang, koreksi pencatatan dan lainnya dari Perangkat Daerah Admin Simda melakukan pencatatan barang, mutasi barang, reklasifikasi barang, koreksi pencatatan dan lainnya atas permohonan Perangkat Daerah
3	Jangka Waktu Pelayanan	1 minggu
5	Produk Pelayanan	Rekomedasi Belanja Modal Berita Acara Serah Terima Mutasi Berita Acara Hasil Penelitian Reklasifikasi Daftar Barang Pengguna Daftar Barang Kuasa Pengguna
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	Aplikasi Pro Denpasar (Pelayanan Rakyat Online), serta koordinasi langsung melalui telepon (0361) 9077878, website resmi BPKAD https://bpkad.denpasarkota.go.id, email: bpkad.dps@gmail.com dan melalui kotak saran pengaduan.
B. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan Di Internal Organisasi (Manufacturing)
NOMOR	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 12 Tahun 2016 Peraturan Walikota Denpasar Nomor 2 Tahun 2021
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Kertas F4 70 gram, Ballpoint, Komputer, Printer
3	Kompetensi Pelaksana	Kompetensi tiap pelaksana pada BPKAD Kota Denpasar dipastikan telah sesuai dengan bidang tugas masing-masing
4	Pengawasan Internal	Kepala Sub Bidang, Kepala Bidang, dan Kepala Badan
5	Jumlah Pelaksana	3 orang
6	Jaminan Pelayanan	Standar Pelayanan Publik (SPP) BPKAD Kota Denpasar
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survey Kepuasan Masyarakat

PELAYANAN KONSULTASI PENYUSUNAN PELAPORAN BARANG MILIK DAERAH

A. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)
NOMOR	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Kuasa Pengguna Barang harus menyusun laporan barang Kuasa Pengguna Semesteran dan laporan barang Kuasa Pengguna Tahunan untuk disampaikan kepada Pengguna Barang. Pengguna Barang menghimpun laporan barang Kuasa Pengguna Semesteran dan Tahunan sebagai bahan penyusunan laporan barang Pengguna semesteran dan tahunan.
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Pengurus Barang Pengguna melakukan Rekonsiliasi dengan Pelaksana Akuntansi Perangkat Daerah Berita Acara Rekonsiliasi anatara Pengurus Barang Pengguna dengan Pelaksana Akuntansi Perangkat Daerah Kertas Kerja penyusunan laporan BMD Pengurus Barang Pengguna Rekonsiliasi antara Pengurus Barang Pengguna dengan Pengurus Barang Pengelola Berita Acara Rekonsiliasi anatara Pengurus Barang Pengguna dengan Pengurus Barang Pengelola Kertas Kerja Penyusunan Laporan BMD Melakukan stok opname barang persedian
3	Jangka Waktu Pelayanan	12 bulan
4	Biaya/Tarif	Tanpa Biaya (Gratis)
5	Produk Pelayanan	Berita Acara Rekonsiliasi Laoran BMD Bulanan Laporan BMD Semesteran Laporan Persediaan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	Aplikasi Pro Denpasar (Pelayanan Rakyat Online), serta koordinasi langsung melalui telepon (0361) 9077878, website resmi BPKAD https://bpkad.denpasarkota.go.id, email: bpkad.dps@gmail.com dan melalui kotak saran pengaduan
B. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan Di Internal Organisasi (Manufacturing)
NOMOR	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 12 Tahun 2016 Peraturan Walikota Denpasar Nomor 2 Tahun 2021
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Kertas F4 70 gram, Ballpoint, Komputer, Printer
3	Kompetensi Pelaksana	Kompetensi tiap pelaksana pada BPKAD Kota Denpasar dipastikan telah sesuai dengan bidang tugas masing-masing
4	Pengawasan Internal	Kepala Sub Bidang, Kepala Bidang, dan Kepala Badan
5	Jumlah Pelaksana	4 orang
6	Jaminan Pelayanan	Standar Pelayanan Publik (SPP) BPKAD Kota Denpasar
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survey Kepuasan Masyarakat

PELAYANAN HIBAH BARANG MILIK DAERAH (BMD)

A. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)
NOMOR	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Bukan merupakan barang rahasia Negara Bukan merupakan barang yang menguasai hajat hidup orang banyak Tidak diperlukan dalam penyelenggaraan tugas , fungsi dan penyelenggaraan daerah
2	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Surat Permohonan hibah dari calon penerima Hibah Walikota membentuk Tim Hibah untuk meneliti data administratif dan fisik Hasil Penelitian dituangkan kedalam Berita Acara Hasil Penelitian Pengelola Barang meminta Surat Pernyataan Kesediaan menerima Hibah kepada calon penerima Hibah berdasarkan Berita Acara Hasil Penelitian Calon penerima hibah menyampaikan surat pernyataan kesediaan menerima hibah kepada Pengelola Barang Pengelola Barang mengajukan permohonan Persetujuan Walikota Pengelola Barang memohon Persetujuan DPRD (bila diperlukan) Persetujuan Walikota Persetujuan DPRD Walikota menetapkan Keputusan Pelaksanaan Hibah Obyek BMD yang akan dihibahkan direklas ke aset lainnya Walikota dan calon penerima Hibah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pengelola Barang melakukan serah terima barang kepada penerima hibah melalui Berita Acara Serah Terima (BAST) Pengelola Barang mengajukan usulan penghapusan BMD yang telah dihibahkan
3	Jangka Waktu Pelayanan	3 bulan
4	Biaya/Tarif	Tanpa Biaya (Gratis)
5	Produk Pelayanan	Naskah Pelaksanaan Hibah Daerah, BAST
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan/Apresiasi	Aplikasi Pro Denpasar (Pelayanan Rakyat Online), serta koordinasi langsung melalui telepon (0361) 9077878, website resmi BPKAD https://bpkad.denpasarkota.go.id, email: bpkad.dps@gmail.com dan melalui kotak saran pengaduan
B. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Pengelolaan Pelayanan Di Internal Organisasi (Manufacturing)
NOMOR	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 12 Tahun 2016 Peraturan Walikota Denpasar Nomor 2 Tahun 2021
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Kertas F4 70 gram, Ballpoint, Komputer, Printer
3	Kompetensi Pelaksana	Kompetensi tiap pelaksana pada BPKAD Kota Denpasar dipastikan telah sesuai dengan bidang tugas masing-masing
4	Pengawasan Internal	Kepala Sub Bidang, Kepala Bidang, dan Kepala Badan
5	Jumlah Pelaksana	2 orang
6	Jaminan Pelayanan	Standar Pelayanan Publik (SPP) BPKAD Kota Denpasar
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Maklumat Pelayanan
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Survey Kepuasan Masyarakat

Menu

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DENPASAR

Situs terkait